Survai Kapasitas Pemerintah Daerah 2009
Indonesia, 2009
Created on
Sep 05, 2014
Last modified
Mar 29, 2019
Page views
313282
Downloads
229659
- Data files
- mpp_schlist1
- mpp_schlist2
- mpp_schlist3
- bmi_mi1
- bmi_mi3
- mpa_mpa
- mpp_cov
- mpp_cp
- mpp_mpp1
- mpp_mpp2
- bmi_cov
- mpp_kr
- bmi_mi211
- bmi_mi212
- bmi_mi213
- bmi_mi214
- bmi_mi215
- bmi_cp
- mpa_cov
- mpa_cp
- bpk_cov
- bpk_ppp
- bpk_apb1
- bpk_apb2
- bpk_kas
- bpk_ap
- bpk_hb
- bpk_hpi
- bpk_pa
- bpk_ump
- bpk_pbj
- bpk_pi
- bpk_cp
- mpd_cov
- mpd_mpd
- mpd_mpw_sd
- mpd_mpw_smp
- mpd_cp
- mps_cov
- mps_ls
- mps_kr
- mps_mps
- mps_mpk
- mps_cp
- ppj_cov
- ppj_ppi1
- ppj_ppi2
- ppj_cp
- bpp_cov
- bpp_im
- bpp_pp
- bpp_ppd1
- bpp_ppd2
- bpp_cp
- bpp_ppx
- bpp_kr
- bpp_pm
- kabu_name_bec
Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk? (ppp00a)
Data file: bpk_ppp
Overview
Valid:
50
Invalid:
0
Minimum:
1
Maximum:
3
Type:
Discrete
Decimal:
0
Start:
71
End:
71
Width:
1
Range:
-
Format:
Questions and instructions
Literal question
Apakah struktur organisasi pengelola keuangan yang terpadu telah dibentuk?
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 1 | Ya |
| 3 | Tidak |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Question post text
Jika jawabannya TIDAK (3), maka pertanyaan dilanjutkan ke PP01
Description
Definition
Buku I dalam survei Kapasitas Pemerintah Daerah (KPEDA) merupakan buku yang berisi tentang informasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan, Buku ini terdiri dari beberapa seksi dan ditanyakan kepada beberapa responden dalam lingkup SKPD di Kabupaten/Kota. Beberapa SKPD yang menjadi subyek informasi dan data dalam buku ini adalah DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah) serta Sekda (Sekretariat Daerah). Dua SKPD ini memberikan kontribusi paling banyak dari informasi yang diharapkan dari buku 2.
Beberapa bagian di SKPD DPPKAD yang menjadi subyek informasi adalah bagian keuangan, akuntansi dan pelaporan, anggaran, hutan dan investasi publik, hibah serta asset sedangkan di Sekertariat daerah bagian yang menjadi informan adalah bagian pengadaan barang dan jasa dan kerjasama, perlengkapan, pendapatan serta pelaporan. Di beberapa daerah ada kemungkinan terjadi bahwa struktur bagian ini tidak seragam, sehingga pedoman ini memberikan informasi pada tataran umum, sedangkan bagian/bidang yang terdapat dalam setiap SKPD di masing-masing daerah disesuaikan dengan daerah masing-masing di kabupaten/kota.
Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, memberikan peluang sekaligus batasan terhadap organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini pada akhirnya memberikan wewenang dan batasan kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dampak dari PP 41 adalah adanya penggabungan beberapa SKPD dengan tujuan terciptanya komunikasi dan koordinasi serta mengurangi pembengkakan dalam struktur organisasi pemerintah daerah.
Beberapa bagian di SKPD DPPKAD yang menjadi subyek informasi adalah bagian keuangan, akuntansi dan pelaporan, anggaran, hutan dan investasi publik, hibah serta asset sedangkan di Sekertariat daerah bagian yang menjadi informan adalah bagian pengadaan barang dan jasa dan kerjasama, perlengkapan, pendapatan serta pelaporan. Di beberapa daerah ada kemungkinan terjadi bahwa struktur bagian ini tidak seragam, sehingga pedoman ini memberikan informasi pada tataran umum, sedangkan bagian/bidang yang terdapat dalam setiap SKPD di masing-masing daerah disesuaikan dengan daerah masing-masing di kabupaten/kota.
Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, memberikan peluang sekaligus batasan terhadap organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah ini pada akhirnya memberikan wewenang dan batasan kepada daerah untuk menyusun perangkat organisasi daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Dampak dari PP 41 adalah adanya penggabungan beberapa SKPD dengan tujuan terciptanya komunikasi dan koordinasi serta mengurangi pembengkakan dalam struktur organisasi pemerintah daerah.
Universe
Responden adalah BPKD, Bagian Keuangan, Perlengkapan, Pendapatan, Pelaporan