Survai Kapasitas Pemerintah Daerah 2009

Indonesia, 2009

Reference ID

IDN_2009_LGCA_v01-ID_M

Producer(s)

Survey Meter

Metadata

DDI/XML JSON

Created on

Sep 05, 2014

Last modified

Mar 29, 2019

Page views

330976

Downloads

229822

Nomor & Tahun (ppd03no)

Data file: bpp_ppd1

Overview

Valid: 338

Invalid: 0

Type: Discrete

Start: 9

End: 38

Width: 30

Format:

Questions and instructions

Literal question

Nomor & Tahun

Categories

Value	Category
005/198A/UM DAN 170/124A/DPRD
005/271A/UM DAN 170/157A/DPRD
01 TAHUN 2007
01 TAHUN 2008
01 TAHUN 2009
01 TH 2007
01.A/2008
01/2006
01/2007
01/2008
017/XI/2008,903/00810
019.5/3509/2008
019.5/3510/2008
019/2007
02 TAHUN 2008
02/2008
020/207/SK/2008
020/471/430.42/2008
021/2007
027/798/2007
028/2008
03/2006
03/2007
03/2008
04 THN 2007 & 15 THN 2007
05 TAHUN 2008
05 TH 2007 & 17/P.B/DPRD/IX/07
05 TH 2008
05/NP-SRY/HUK
050/2008
050/516.B/408.46/2007
050/519.B/408.46/2007
050/629/411.307/2007
050/630/411.302/2007
06 TAHUN 2008
06 TH 2008
06/NP/SRY/HUK/XI 2008
07 TAHUN 2007
07 TAHUN 2008
07 TH 2008
07/2006
07/2007
07/2008
08 TAHUN 2008
08/2008
09 TH 2008
09/2005
09/2006
09/2007
09/2008
1 TH 2008
1 TAHUN 2008
1 TAHUN 2009
1 THN 2008
1/2008
10 TAHUN 2007
10 TAHUN 2008
10 TH 2008
10/2003
10/2006
10/2007
11 TAHUN 2007
11 TAHUN 2008
11/2006
11/2008
113TH 2007
12 TAHUN 2008
12/2008
123/11/KOTA-TTE/2005
126 TAHUN 2007
127/2008
128/2008
13 TAHUN 2006
13 TH 2007
13 TH.2008
13/2004
1376/I-C-I/22 796/A-11/B-DPRD
1376/I-C-I/BAPP 796/A-11/8-DPR
14/2003
14/2006
144/2008
149.1/KPTS.12/KS/2008
15 A TAHUN 2008
15 TAHUN 2006
15 TAHUN 2007
15 TAHUN 2008
15 THN 1994
15 THN 2008
15/2006
15/2007
15/2008
16 TAHUN 2007
16 TH 2008 & 269/DPRD/XI/08
16/2008
160/2008
17 TH 2008
17/PK.KDH/A/2008,3/N.KES.DPRD
170/49/2008
172.2/02/DPRD-KS/2006
172.3/02/DPRD-KS/2006
18 TAHUN 2007
18 TAHUN 2008
18/PK.KDH/A/2008,4/N.KES.DPRD
180/01/HK/2008
180/1627/433.041/2008;180/1016
180/1628/433.040/2008;180/1018
180/23/HK/2008 /13/DPRK-AGR/08
180/24/HK/2008 /14/DPRK-AGR/08
185/2007
188.4.45/154/415/12/2008
188.45/315/408.21/2008
188/10K/411.101.03/2008
188/12/412.12/2008; 188/06/412
188/13/412.12/2008; 188/07/412
188/454/KEP/412.12/2008
188/47/404.013/2008
188/49/K/411.101.03/2008
188/512/411.200/2008
188/53/KEP/434.013/2007
19 TAHUN 2007
2 TH 2007
2 TH 2009
2 TAHUN 2008
2 TH.2008
2/2008
2/PER.BUP/2005
20/2007
201/023/434.202/2009; 201/02/4
201/024/434.202/2009; 201/03/4
21 TAHUN 2007
21 TAHUN 2008
22 TAHUN 2006
23/2007
25/2007
25/2008
275/2008
28 TAHUN 2008
28/2007
3 TH 2009
3 TAHUN 2008
31A TAHUN 2008
32 TH 2007
33/2007
37/2007
37/2008
391 TAHUN 2007
4 TAHUN 2008
4/2008
40 TAHUN 2007
41 TAHUN 2008
428/2008
438/2008
44/KPTS-DPRD/3/2006
445/522/430.42/2008
485/2008
5 TAHUN 2007
5/2008
51 TH.2007
511.1/KPTS-634.C/VIII/2008
53 TH 2004
58/2008
59/2007
6 TAHUN 2008
6/2008
600/143/2008
7 TAHUN 2008
7 TH.2007
7/2008
72 TAHUN 2008
75 TH 2007
76 TH.2008
79/KEP.DPRD/2008
8 TAHUN 2008
8 TH.2007
8/2007
81/2007
855 TAHUN 2008
856 TAHUN 2008
857 TAHUN 2008
9 TAHUN 2004
9 THN 2009
900/1100/SET/2008
900/1199A/SET
900/71/2008
900/72/2008
901 / 2116 / 2008
901 / 2117 / 2008
903-3171/2008 DAN 903.05/2008
903-3172/2008 DAN 903-06/2008
903/018/XI/2008,903/00813
903/103/DPRD-JWJ/2008
903/104/DPRD-JWJ/2008
903/1166A/SET
903/1505/2008
903/2879/406.045/2008
903/2880/406.045/2008
903/4474/2008 & 35/DPRD/2008
903/54/TAHUN 2008
903/55/TH.2008
903/588/430.91/2008
903/600/430.91/2008
910/17/02/2007
910/18/02/2007
93/2008
98/9998
I/2008
N0.03 TH 2008
N0.13 TH.2008
N0.16 TAHUN 2008
N0.188.4/4831/2008
N0.74 TH.2008
N0.903/4475/2008, 34/DPRD/2008
NO 1 TH 2008
NO 10 TAHUN 2007
NO 13 TH 2008
NO 2 TAHUN 2008
NO 2 TH 2006
NO 3 TAHUN 2008
NO 334 TAHUN 2008
NO 5 TH 2008
NO 52 TH 2008
NO 53 TH 2008
NO 9 TAHUN 2007
NO. 1 TAHUN 2008
NO. 13 TAHUN 2007
NO. 14 TAHUN 2008
NO. 30 TAHUN 2007
NO. 31 TAHUN 2007
NO. 32 TAHUN 2007
NO. 35 TAHUN 2007
NO. 4 TAHUN 2008
NO.01 TH 2009
NO.01/2008
NO.02 TH 1989
NO.02/2008 JUNTO N0.106/2008
NO.09/2008
NO.1 TAHUN 2008
NO.1 TH 2008
NO.1 TH 2009
NO.10 TAHUN 2008
NO.10/2008
NO.11 TAHUN 2008
NO.11 TH.2001
NO.12 TAHUN 2004
NO.12/2006
NO.13 TH 2001
NO.13 TH 2005
NO.14/2007
NO.14/2008
NO.15 TH 2004
NO.15 TH 2007 JO NO.11 TH 2008
NO.15/2008
NO.16 TH 2007
NO.188.45/11/PIMP/2008
NO.188.45/420/KEP/425/012/2008
NO.188/552/426.12/2007
NO.21 TH.2007
NO.214/2008
NO.22 TAHUN 2006
NO.23 TH.2007
NO.24/2007
NO.3 TAHUN 2008
NO.3 TH 2007
NO.34.A TH 2008
NO.4 TAHUN 2008
NO.420/27/425.012/2008
NO.43 TH 2007
NO.5 TAHUN 2003
NO.54 TAHUN 2008
NO.546 TH.2008
NO.55 TH.2008
NO.6 TAHUN 2003
NO.6 TH 2008
NO.6/2008
NO.65 TAHUN 2008
NO.67A TH.2008
NO.7 TAHUN 2008
NO.74 TH 2008
NO.8 TAHUN 2007
NO.9 TH 2006
NO.9/2007
NOMOR 1 TAHUN 2008
NOMOR 1 TH.2008
NOMOR 10 TAHUN 2008
NOMOR 11 TAHUN 2008
NOMOR 11 TH.2006
NOMOR 2 TAHUN 2007
NOMOR 305 TH.2008
NOMOR 4 TH.2007
NOMOR 5 TH.2009
NOMOR 6 TAHUN 2006
NOMOR 7 TH.2008
NOMOR III TH.2008
PERBUP NO.48 TAHUN 2008

Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

Description

Definition

Blok ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan peraturan perundangan daerah atau SK bupati/Walikota tentang kebiajakan-kebijakan umum daerah yang semestinya diatur adalah aturan dan diundangkan. Informasi ini penting untuk mengetahui proses birokrasi serta akuntabilitas daerah. Beberapa informasi yang dimaksud bisa ditanyakan kepada bagian informasi dan hukum pada sekertariat daerah.

Informasi tentang Blok ini ditanyakan pada bagian Hukum pada Sekretariat daerah, dimana semua arsip yang berkaitan dengan peraturan daerah, keputusan kepala daerah/keputusan Walikota maupun dokumen hukum lainnya disimpan.

Secara umum tugas dan fungsi bagian hukum sekretariat daerah adalah sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
1. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
2. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
3. pengkoordinasian dalam pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
4. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
5. penyelenggaraan pembinaan administratif analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
6. penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
7. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
8. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum.
Bagian Hukum, membawahkan :
a. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum;
b. Sub Bagian Permasalahan Hukum;
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

Back to Catalog