Survei Rumah Tangga Pedesaan 2014
Indonesia, 2014 - 2015
Get MicrodataCreated on
Jun 26, 2017
Last modified
Jun 26, 2017
Page views
38802
Downloads
913
- Data files
- BUKU1_FLAT
- BUKU1_PAP3
- BUKU1_DN2
- BUKU1_PD2
- BUKU1_PD3
- BUKU1_PD4
- BUKU1_FKS
- BUKU1_FKS2
- BUKU1_FPD
- BUKU1_AS
- BUKU1_TR
- BUKU1_KE2
- BUKU1_CP_RST
- BUKU2_FLAT
- BUKU2_PD
- BUKU2_FKS
- BUKU2_FPD
- BUKU2_AS1
- BUKU2_TR
- BUKU2_GE
- BUKU2_MI1
- BUKU2_KE6
- BUKU2_CP_RST
- BUKU3_FLAT
- BUKU3_AR1
- BUKU3_PB
- BUKU3_RJ
- BUKU3_KS1
- BUKU3_KS3
- BUKU3_UT2
- BUKU3_NT2
- BUKU3_HR1
- BUKU3_HR2
- BUKU3_PH
- BUKU3_P1
- BUKU3_GE
- BUKU3_JS1
- BUKU3_JS3
- BUKU3_PK
- BUKU3_CP
- BUKU4_FLAT
- BUKU4_CP_RST
- BUKU5_FLAT
- BUKU5_KW2
- BUKU5_PM2
- BUKU5_JS
- BUKU5_JS33
- BUKU5_JS4
- BUKU5_KM
- BUKU5_CP_RST
- BUKU6_FLAT
- BUKU6_POS2
- BUKU6_DLA2
- BUKU6_DLA3
- BUKU6_CP_RST
- FL_FLAT
- FL_RST
- FT_FLAT
- FT_RST
- PR_FLAT
- PR_RST
- BUKU5_JS5
- BUKU5_JS6
Sepengetahuan I/B/S, menurut undang-undang, berapa usia minimum perempuan untuk (h01a_x)
Data file: BUKU5_FLAT
Overview
Valid:
4303
Invalid:
807
Minimum:
1
Maximum:
8
Type:
Discrete
Decimal:
0
Width:
15
Range:
-
Format:
Questions and instructions
Literal question
Sepengetahuan I/B/S, menurut undang-undang, berapa usia minimum perempuan untuk menikah?
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 1 | Tahu (tahun) |
| 8 | TIDAK TAHU |
| Sysmiss |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Description
Definition
a. Seksi H (Hukum) bertujuan untuk menggali atau mengetahui pengetahuan Responden mengenai hukum yang berlaku terkait dengan pernikahan dan masalah-masalah keluarga.
b. Pertanyaan H01a-H02b bertujuan untuk menggali pengetahun Responden mengenai berapa usia minimal perempuan atau laki-laki boleh menikah berdasarkan undang-undang/peraturan hukum, bukan berdasarkan kebiasaan masyarakat.
b. Pertanyaan H01a-H02b bertujuan untuk menggali pengetahun Responden mengenai berapa usia minimal perempuan atau laki-laki boleh menikah berdasarkan undang-undang/peraturan hukum, bukan berdasarkan kebiasaan masyarakat.